Kabupaten Ketapang, -Kalimantan Barat – Polda Kalbar -, Dalam Rangka Menjalin silaturahmi Polres Ketapang Mengadakan Acara Buka Puasa Bersama bertempat di Mapolres Ketapang yang diselenggarakan pada Kamis( 13/03/ 2025).
Acara buka puasa bersama tersebut juga melalui zoom Meeting bersama di Mabes Polri yang juga dihadiri Ketua Dewan Pers, Tokoh Agama, Ribuan Jurnalis dan sejumlah Anak Yatim. Tidak ketinggalan juga Kapolda Kalbar, Irjen Pol. Pipit Rismanto,S.H.,S.I.K., M.H., sebagai ajang silaturahmi Polri bersama Media dan Masyarakat.
Namun dibalik terselenggaranya Acara tersebut memunculkan spekulasi dan pertanyaan sejumlah awak media yang merasa tidak diundang, terkesan ada tebang pilih dan diskriminatif.
Dugaan diskriminatif muncul setelah diketahui dan ditelusuri bahwa hanya Sejumlah Media Tertentu yang diundang oleh pihak Polres Ketapang.
Kejadian ini muncul asumsi tentang adanya korelasi antara kebijakan Pemerintah Pusat dan langkah komunikasi yang diterapkan di tingkat Daerah.
Acara yang bertujuan untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat tersebut juga diwarnai dengan pembagian takjil. Namun, terungkap adanya kecanggungan dalam undangan Media, dengan sejumlah Wartawan menyebut tindakan ini sebagai "Tebang Pilih."
Sejumlah awak Media mempertanyakan mengapa hanya beberapa Media saja yang mendapatkan kesempatan untuk hadir, sementara Media lainnya terpinggirkan,,?
Salah seorang wartawan yang tidak diundang, menduga bahwa keputusan tersebut terkait dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang baru diterbitkan. Instruksi tersebut mengatur tentang efisiensi dan pengendalian anggaran dalam pemerintahan, yang diduga memengaruhi kebijakan Polres Ketapang dalam menentukan Media yang diundang ataupun 11tidak ke Acara Resmi.
“Ini bukan sekadar soal Buka Puasa. Ada kemungkinan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterbitkan Presiden berpengaruh pada keputusan Polres Ketapang dalam memilih siapa yang akan diundang. Ini bisa jadi bentuk seleksi berdasarkan Prioritas Anggaran, bahkan mengarah pada upaya Penghematan yang tidak transparan,” ujar wartawan tersebut.
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh beberapa wartawan lain yang merasa tidak dihargai. Salah satunya mengungkapkan rasa kecewa karena meskipun mereka tergabung dalam grup WhatsApp Humas Polres Ketapang, akan tetapi tidak mendapatkan undangan atau pemberitahuan. Bahkan, beberapa wartawan memilih keluar dari grup tersebut dengan alasan kapasitas memori penuh.
" Kita kan ada di dalam Grup WA Humas Polres Ketapang, kenapa tidak ada informasi atau disampaikan undangan melalui grup,,? Kalau sudah ada informasi berpulang pada masing-masing mau hadir atau tidak, jadi tidak ada kesan tebang pilih atau diskriminatif, " kata awak Media.
Sejumlah Media mengingatkan agar prinsip keterbukaan dan transparansi tetap dijaga dalam setiap acara resmi Pemerintahan ataupun institusi tanpa ada diskriminasi terhadap Media.
Sementara itu, kebijakan Instruksi Presiden yang menekankan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah ini meskipun tujuannya untuk menata kembali pengelolaan keuangan, tampaknya juga berimbas pada cara pemerintah daerah menjalankan kegiatan dan berkomunikasi dengan media. Pembatasan ini, meskipun mungkin dimaksudkan untuk menekan biaya, justru memunculkan pertanyaan di kalangan wartawan, apakah kebijakan ini benar-benar mencerminkan semangat keterbukaan dan pentingnya hubungan yang baik antara Polisi,Masyarakat dan Media yang selama ini digembar gemborkan,,,?
Kapores Ketapang AKBP Setiadi, S.H., S.I.K., M.H dikonfirmasi tim Media hingga berita ini ditayangkan belum memberikan tanggapan dan klarifikasi.
Tim/Red
Editor: Ghost news
