Proyek lanjutan pembangunan ruang bersalin di RSUD dr. Agoesdjam Ketapang kembali menghadapi kendala serius. Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) Pemerintah Kabupaten Ketapang mengonfirmasi bahwa tender proyek dengan pagu anggaran Rp 9 Miliar tersebut gagal dilaksanakan.
Kepala ULPBJ, Sudirman Sinaga, menjelaskan bahwa kegagalan ini disebabkan oleh ketidakmampuan peserta lelang memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditetapkan. Akibatnya, kelompok kerja (Pokja)p memutuskan untuk membatalkan proses tender yang bersumber dari APBD Ketapang tahun 2024 ini.
"Setiap perusahaan yang berpartisipasi telah dievaluasi oleh Pokja, namun tidak ada yang memenuhi syarat. Setelah masa sanggah berlalu tanpa ada keberatan,p Pokja menyatakan lelang ini gagal," ujar Sudirman pada Rabu, 4 September 2024.
Ia menambahkan bahwa kelanjutan proyek ini kini berada di tangan pihak rumah sakit, karena ULPBJ telah menjalankan tugasnya dalam mencari pelaksana yang kompeten sesuai persyaratan lelang.
Proyek pembangunan gedung ruangp bersalin ini sebenarnya telah dimulai pada tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp21,9 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, proyek tersebut mangkrak karena kontraktor pelaksana tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Akibatnya, aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan, telah memeriksa beberapa pihak terkait, seperti pengguna anggaran,p Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan pelaksana proyek.
Hingga saat ini, perkembangan proses hukum terkait proyek ini belum jelas, karena sejumlah pihak enggan memberikan informasi lebih lanjut. Sementara itu, masyarakatp Ketapang sangat berharap agar proyek ini dapat segera diselesaikan, mengingatp pentingnya fasilitas ruang bersalin yang memadai untuk pelayanan kesehatan ibu danp anak di daerah tersebut.
Pihak RSUD dr. Agoesdjamp Ketapang belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah selanjutnya untukp menyelesaikan proyek ini. Demikian pula, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Ketapang belum memberikan tanggapan resmi mengenaip permasalahan ini.
Kondisi bangunan yang mangkrak ini memprihatinkan warga Ketapang.p Mereka berharap pemerintah daerah segera menyelesaikan gedung tersebutp agar rumah sakit dapat memberikan layanan yang lebih baik dan dana negara tidak terbuang sia-sia. Apalagi, gedung inip direncanakan akan difungsikan sebagai ruang bersalin dan ruang isolasi, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Bahkan Direktur RSUD dr. Agoesdjam Ketapang saat itu, dr. Juhendro, menyatakan bahwa pembangunan gedung tersebut akan dilanjutkan pada tahun 2024 dan difungsikan sesuai rencana namun semua itu hanya angan-angan belaka.
Dari sisi legislatif, Komisi III DPRD Ketapang yang membidangi kesehatan telah melakukan inspeksi mendadak ke RSUD dr. Agoesdjam pada Januari 2025. Wakil Ketua Komisi III, Rion Sardi, menekankan pentingnya memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meminta agar pihak rumah sakit segera menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.
Sedangkan menurut salah seorang warga Ketapang, Andy Setiadi, mendesak pihak berwenang untuk segera menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam kegagalan proyek ini, agar kejadian serupa tidak terulang dan pelayanan kesehatan di Ketapang dapat ditingkatkan.
"Kami berharap agar pihaknya yang terlibat dalam gagalnya proyek tersebut dapat ditindak secara adil dan transparan, agar kejadian serupa tidak terulang". harap Andy.
Ia juga berharap agar semua pihak terkait dapat bekerja sama untuk menyelesaikan proyek pembangunan ruang bersalin ini secepatnya, sehingga pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak dapat ditingkatkan dan kebutuhan masyarakat akan fasilitas kesehatan yang layak dapat terpenuhi.
