Ketapang – Menjelang bulan suci Ramadhan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ketapang menggelar razia di sejumlah titik di kota pada Rabu (26/02/2025). Operasi ini bertujuan untuk menegakkan peraturan daerah serta menciptakan suasana yang kondusif bagi umat Muslim yang akan menjalankan ibadah puasa.
Menanggapi hal tersebut, sejumlah masyarakat menyoroti kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ketapang yang dinilai tidak memiliki dasar kuat untuk menindak tempat hiburan malam, klub, dan kafe yang tetap beroperasi saat Ramadan atau melebihi batas waktu yang ditentukan. Bahkan, masyarakat menduga ada praktik tebang pilih dalam penegakan aturan terhadap tempat hiburan malam.
Menurut warga, Satpol PP seolah lebih fokus menjaga rumah dinas pejabat dibandingkan menjalankan tugas utama mereka dalam menegakkan peraturan daerah (Perda).
“Kami melihat mereka lebih sering berada di rumah dinas pejabat daripada turun ke lapangan menindak tempat-tempat yang jelas-jelas melanggar aturan,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Selain itu, anggaran operasional yang minim juga disebut sebagai faktor utama lemahnya penindakan. Kepala Satpol PP Kabupaten Ketapang, Anwar, mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan besar dalam menjalankan tugas di lapangan.
“Saat ini anggaran kami sangat minim, sehingga banyak efisiensi yang harus dilakukan. Hal ini tentu berpengaruh terhadap mobilitas dan efektivitas penindakan,” ujarnya melalui pesan singkat.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Tranmas Tibum, Amirullah, menambahkan bahwa keterbatasan armada operasional juga menjadi kendala serius.
“Kami memiliki keterbatasan kendaraan untuk patroli. Armada yang ada sekarang sudah tidak layak pakai, sehingga sangat sulit bagi kami untuk melakukan pengawasan secara optimal,” ungkapnya.
Masyarakat berharap ada langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memperkuat peran Satpol PP dalam menegakkan aturan, terutama dalam menjaga kondusivitas selama Ramadan. Kejelasan regulasi dan dukungan anggaran yang memadai dinilai menjadi kunci agar Satpol PP bisa bekerja lebih optimal tanpa terkesan tebang pilih dalam melakukan penindakan.
Editor: Ghost News
