Kuala Tolak, Ketapang, Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kuala Tolak, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, mencuat setelah adanya perbedaan jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang telah ditetapkan, jumlah penerima BLT seharusnya sebanyak 64 orang, namun dalam realisasi pembagian bantuan, jumlah penerima meningkat menjadi 88 orang.
Kepala Desa Kuala Tolak yang dikonfirmasi terkait hal ini mengakui bahwa memang terjadi penambahan jumlah penerima. Seharusnya, 64 orang penerima BLT mendapatkan bantuan sebesar Rp. 900.000 per orang untuk periode Januari - Maret 2025. Namun, dengan adanya tambahan 24 orang penerima, jumlah yang diterima setiap orang tidak lagi mencapai Rp. 900.000, melainkan hanya sebesar Rp. 654.500 per orang. Sementara itu, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kuala Tolak, tercatat alokasi dana BLT sebesar Rp. 230.400.000.
Ketidaksesuaian antara jumlah penerima awal yang tertuang dalam SK dengan jumlah penerima aktual menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Dugaan adanya korupsi dalam pengelolaan dana desa ini pun mencuat, mengingat dana yang tersedia dalam APBDes harus dialokasikan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kepala desa dalam keterangannya kepada awak media menyatakan bahwa penambahan jumlah penerima tersebut telah dimusyawarahkan dengan masyarakat dan mendapatkan persetujuan. Namun, hal ini tetap menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat terkait transparansi dan dasar hukum dari perubahan tersebut.
Jika penambahan 24 orang penerima BLT tersebut ternyata fiktif atau tidak memiliki dasar yang jelas, maka potensi kerugian negara dapat mencapai Rp. 62.832.000 dalam satu tahun. Angka ini menunjukkan perlunya audit dan investigasi lebih lanjut untuk memastikan penggunaan dana desa yang transparan dan akuntabel.
Masyarakat setempat meminta agar pihak berwenang segera melakukan investigasi terhadap dugaan penyimpangan ini. Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa menjadi hal yang sangat penting agar bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Pihak berwenang diharapkan segera turun tangan untuk mengusut kasus ini demi menjamin keadilan bagi masyarakat penerima manfaat serta mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran desa di masa mendatang.
Editor: Ghost News
